aplikasi e government dalam pelayanan publik. com, Jakarta Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan 9 aplikasi E-Government sekaligus pada Rabu (18/4) bertempat Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. aplikasi e government dalam pelayanan publik

Kata Kunci: Pemerintah, E-Government, Indonesia, Pelayanan Publik. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Publikasi. 10 MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik) BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA A. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti yaitu : 1. Faktor penghambat dalam proses implementasi e-government pada pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta adaanya pandemi covid-19. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Regulasi ini mengintruksikan pada seluruh aparatur pemerintah pusat. Juliarso, Ahmad. com, Jakarta Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan 9 aplikasi E-Government sekaligus pada Rabu (18/4) bertempat Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana implementasi kebijakan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini secara khusus di Dinas. 2. Selanjutnya, di tahun 2008-2012 pemerintah Korea Selatan mulai membangun target berikutnya, yaitu mengintegrasikan semua sistem -government agar pelayanan publik terwujud e (Kemajuan E-Government Pada Korea Selatan Serta Perbandingannya dengan Indonesia. MANFAAT E-GOVERNMENT Implementasi e-government memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Bab 13 menulis tentang optimalisasi peran aplikasi DeMIT dalam mewujudkan . yang berjudul ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTONIC GOVERNMENT (E-GOV) DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR’. E-government mulai diterapkan di Indonesia ditandai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan. February 2020. Pada aplikasi e-government, admin dapat melakukan update data, input data baru, dan menghapus. berbasis masyarakat. Apakah Anda dari instansi pemerintah dan sedang merancang pengembangan e-gov untuk meningkatkan kinerja? Informasi Publik. . partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah. Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. Dalam studi terdahulu yang pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayati Nur berjudul “E-government dalam Pelayanan Publik Studi Kasus tentang faktor faktor penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Kabupaten Gresik”harus menyediakan pelayanan publik yang berbasis online. , Dra Ec. Pengertian E-government Menurut Para Ahli. (2019). Setidaknya terdapat tiga prinsip yang bisa diadopsi oleh pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Setelah membuka aplikasi e-government, pertama yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengakses dan memantau data yang sudah dipublikasikan dan juga dapat mengajukan surat pelayanan kepada aparatur desa melalui aplikasi. Pemanfaatan media teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Bahkan pemerintah INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERMENT MELALUI APLIKASI SISTEM MONITORING PELAYANAN DAN PERIZINAN ONLINE (SIMOJO) KOTA MOJOKERTO SKRIPSI Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan OLEH: WAHYU RIZAL WIJAYA (201810050311153) DOSEN PEMBIMBING Dr. E-government diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun efisiensi. Batas model dan kegiatan e. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. , M. D. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukan Abstract. Soedharto, SH Street. Si. 158 JURUSAN. menyebutkan bahwa diterapkanya e-Government bertujuan agar proses pelayanan publik dari penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih efektif, efisien, dan responsif. Metodologi. 6. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Aplikasi Tangerang Gemilang merupakan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, pelaporan, dan pengaduan dari warga, organisasi, dan instansi pemerintah. Suka atau tidak, siap atau tidak, globalisasi sudah merasuki setiap sendi kehidupan sebagian besar umat manusia di. Layanan yang terkesan kaku kemudian melalui penggunaan E-Government menjadi. (2013:128), pelayanan publik adalah pemberian Pengembangan e-Government melalui Layanan pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau Aspirasi Masyarakat ini dapat dikategorikan dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 3 (tiga) kelas pengembangan e-Government menurut organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan. , & Warsono, H. themes. Produksi pelayanan e -Kelurahan. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). Aplikasi Depok Single Window (DSW) merupakan portal dari gabungan. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government/ : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal pelayanan publik, terdapat tiga aplikasi yang dimiliki oleh Bandung Command Center (BCC) yaitu LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), NTPD 112 dan aplikasi. Aplikasi E-Government Menuju Good Governance. telah menjadi paradigma baru dalam pelayanan publik. & Nurlukman, A. E-Government UNDP (United Nation Development Program) dalam Indrajit (2002:2) mendefinisikan e-government secara sederhana, yaitu “e-government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies”. Publisher: LPP Balai Insan Cendekia. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. id; 295 situs pemerintah pusat dan pemda; 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 198 situs pemda masih dikelola secara aktif. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik) 8(1), 27-43: Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik… 30 Termasuk keberadaan regulasi yang menjadi landasannya. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sejak 2016, Pemerintah Kota Pontianak sudah menghimbau agar jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan di Kota Pontianak menggunakan aplikasi ini dalam melayani masyarakat. 1 | Baha n A j a r P e l a y a n a n P u b l i k D i g i t a l 1. Setelah aplikasi tersebut dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta,. 4 Manfaat. Dalam sejarah pelayanan administrasi publik,pelayanan publik merupakan sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dwiyanto,2017:14). Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaanAngguna, Y. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat mutu layanan e-government pada. EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Oleh MUKHAMAD IFAN FAUZI 217. Selintas ketika kita mendengar e-government, maka yang muncul dalam pikiran kita pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi, jaringan internet pemerintah atau mungkin website pemerintah. Surabaya : CV. Transformasi Pelayanan Publik berbasis e-Government di Masa Pandemi. IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG Penulis : Mumtaza Azzahiroh1 , Hasan Alfi Zamahsari2 , Yan Mahameru3 Afiliasi : Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 1,2,3 E-Mail :Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta). 20 tahun 2006 yang salah satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan e-government. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Aplikasi pemerintahan yang sukses membantu kelancaran layanan pada masyarakat. 3. Pemerintah Indonesia pun1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Lampiran I Angka 1. Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Sebagian besar para ahli menyebutkanDi lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki: 564 domain go. Papadomichelaki & Mentzas (2012) mengusulkan metode pengukuran kualitas pelayanan e-Government dengan nama E-GovQual Konsep model kualitas layanan e-government dalam E-GovQual ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu: Reliability mengacu pada. PENDAHULUAN Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. (2020). Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 3, 80–88. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat. 30 3. Sedangkan dalam Siagian (2002) efektivitas kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dapat ditinjau dari ketepatan waktu, kecermatan dan ketelitian, serta gaya pemberian pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk dapat mencantumkan penerapan e-government dalam. Atthahara, H. Produksi pelayanan e -Kelurahan. viii ABSRTACT Name : Citra Annisa Study Program : Public. (2013:128), pelayanan publik adalah pemberian Pengembangan e-Government melalui Layanan pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau Aspirasi Masyarakat ini dapat dikategorikan dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 3 (tiga) kelas pengembangan e-Government menurut organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata Indrajit (2016:17. Pengertian e-Government. Untuk membuktikan keseriusannya terhadap penerapan e-government di Indonesia, pemerintah juga mencoba mengadopsi sistem ini untuk diterapkan dalam tata kelola. Selain itu, digitalisasi layanan membuat efisiensi dalam bekerja hingga 60 persen. Upaya Pengembangan E- Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. 3. e-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. 2. Pelayanan publik menggunakan E-government di Kota Surabaya di bidang kesehatan yaitu program E-Health. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. sidebar## pdf published: may 24, 2019. Dalam Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City. Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 186 faktor ini merupakan intisari dari pengembangan e-Government yang pernahmendefinisikan e-government adalah pelayanan public yang dielenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah. Factors for Successful E-Government Adoption: a Conceptual Framework. Kata kunci: Pemerintahan Terbuka , E government, Pelayanan Publik, TIK. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Gramedia Pustaka, Jakarta. Tentunya dengan menyiapkan inovasi layanan publik yang terintegrasi melalui super aplikasi e-Office. . Pem perencanaan dan pembangunan daerah atau BAPEDDA. Government to Business (G-to-B) 3. 38 teknologi informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik. Adapun tujuan penerapan E-Government adalah : Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan. d. Jurnal Paradigma, Vol. government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukan E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu perwujudan dari penggunaan TIK dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat (Lenak et al. Sasongko, Septian Aji. (2016) menyebut bahwa E-government merupakan suatu konsep dalam pengembangan layanan pemerintah secara online yang ditunjukkan. Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). penerapan e-government guna meningkatkan pelayanan publik. Tahap ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun tanggapan secara online. Nugraha, J. 0260 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Program Studi Teknologi. Akan. Terbukti, beberapa waktu lalu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa terdapat. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Penerapan E-Government ini merupakan bentuk layanan pemerintah dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu alasannya ialah. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, melakukan pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik, dan. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan. Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik Pendahuluan Globalisasi jelas tidak bisa kita elakan. Dalam studi terdahulu yang pertama adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayati Nur berjudul “E-government dalam Pelayanan Publik Studi Kasus tentang faktor faktor penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Kabupaten Gresik”Kelebihan dan Kekurangan E-Government. penerapan e-government dalam pemberian pelayanan publik, yaitu adanya faktor SDM, penguasaan teknologi, aplikasi dan infrastruktur, dukungan kepemimpinan, regulasi, hingga budaya kerja dan hubungan sosial. Contoh-contoh yang dapat diambil dari peranan E- Govermenet ini yaitu adanya aplikasi-aplikasi atau website yang bisa digunakan masyarakat untuk. Dengan e-government, pemerintah dapat mengoptimlakan efisiensi pelayanan publik dan meminimalisir persebaran dan 1 Dunlop, C. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. ISBN: 978-623-7710-29-5. keberhasilan dalam pelayanan publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(2), 21–29. B. P a g e | 1 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E GOVERNMENT ( STUDI KASUS PELAKSANAAN APLIKASI LAPOR HENDI) OLEH : YULIANA KRISTANTO,S. Sejarah E-Government di Indonesia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992, ketika pada saat itu di beberapa Pemerintah. Tujuan dari tulisan ini, untuk melihat peranan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah: 1. (2021). 3 Jenis-Jenis Pelayanan Pada e-Government Dalam konsep e-government dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang dikemukakan Richardus (2004:42) yaitu: 1. Dalam E-Government Survey 2020, UNDESA menempatkan Indonesia di urutan 88 dunia. Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana e-Health dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan penerapan E-Government adalah : Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder- nya (masyarakat,. 2017. ISBN: 978-623-7710-29-5. Oleh karena itu, sistem pelayanan publik pada pemerintahan harus ditingkatkan lagi. Keberhasilan dari program ini juga bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Atthahara, H. Kerangka Arsitektur e-Government (Inpres No. Untuk mengetahui daerah mana saja di Indonesia yang telah. Hal ini. SosialisasiTulisan ini tidak akan memaparkan tentang konsep dan aplikasi e-government secara detail karena beberapa alasan yaitu ; pertama e-government telah dilaksanakan sejak 5 tahun yang lalu sehingga pembahasan. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about 23 hours ago. Bagaimana kualitas e-government dalam pelayanan kesehatan di masadimana pelayanan publik oleh pemerintah meningkat secara terintegrasi. 0. Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam tata kelola pemerintahan, dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. Sistem ini juga menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam. Tujuan besar dari penerapan e-government system adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik di kota Yogyakarta telah terintegrasi di dalam satu layanan aplikasi Jogja Smart Service sehingga dapat digunakan oleh masyakarat Kota Yogyakarta dengan efektif dan efesien. Penelitian ini mengindikasi Pemerintah Yogyakarta memiliki komitmen untuk melakukan inovasi pelayanan publik dengan memperkenalkan aplikasi pelayanan via. Gupta et al. 3. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya ( G2C ), dan bisnis ( G2B ), serta hubungan antar pemerintah ( G2G ). Regulasi. (2008). merupakan sistem pelayanan publik online berbasis e-Government di tingkat kelurahan. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA. 3. Download to read offline. Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai. Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government ( Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor Hendi ). Heeks dan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah (Dash & Pani, 2016): 1. Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya perkembangan revolusi industri 4. D. 2007. Maka dari itu, pemerintah juga dapat membuat program sosialisasi, publikasi, dan training yang diperuntukkan kepada para pemberi layanan itu sendiri dan. Rianto, B. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik DiSaid Mas’ud (2012), dalam tulisannya menyampaikan bahwa dalam tren aplikasi e-government dalam pemerintahan serta hasil yang di capai oleh beberapa negara maju mengesankan bahwa negara yang ingin memperbaiki pelayanan publiknya, sedikit atau banyak ia harus berani berinovasi dalam manajemen pelayanan dan peningkatan mutu. Implementasi E-Government untuk Pelayanan Publik Program seperti ini merupakan salah satu bagian dari implementasi e-government pada pemerintahan daerah. E-Government adalah konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (bai k di tingkat Peme-rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan, efektif dan akuntabel.